SULUT, Edisisatu.com, – Pengurus Pusat Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat – Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM – INAKOR) menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan bantuan bahan pokok yang tidak sesuai ketentuan, Rabu (8/05/2024).
Pemerintah Sulawesi Utara telah merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) untuk Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara s.d 15 November 2020 sebesar Rp.58.981.669.852,00 dari anggaran sebesar Rp.64.000.000.000,00 atau 92,16% Realisasi.
Anggaran tersebut mencakup dua (2) program /kegiatan yaitu Program Pemberian Bantuan Bahan Pokok dan Program Pemberian Bantuan Makanan Siap Saji total realisasi Rp.58.981.669.852,00
Terdapat permasalahan yang INAKOR pantau pada proses pengadaan barang dan jasa bidang sosial yang patut untuk ditelusuri lebih lanjut oleh Kejagung. Merujuk temuan BPK adanya kelebihan perhitungan harga atas pengadaan bahan bantuan pokok penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial (Dinsos) mengindikasikan bahwa manajemen Dinas Sosial memang buruk serta tidak cermat dalam mengeksekusi program pengadaan bantuan bahan pokok
Meski pengadaan bantuan bahan pokok itu dilakukan di tengah bencana wabah yang harus segera direalisasi. Semestinya ada proses tahapan pengadaan yang tak bisa diselesaikan secara tergesa- gesa.
Kontrak pengadaan bantuan bahan pokok tersebut terdiri dari kontrak pengadaan beras, minyak goreng, mie instan, goodie bag, ikan kaleng, stiker serta pengadaan aplikasi data dan penginputan data yang dilaksanakan oleh penyedia (pihak ketiga) dengan mekanisme penunjukan langsung dengan pengadaannya yang dilaksanakan dalam tiga tahap kontrak, dimana pengadaan tahap I dan II sudah terealisasi 100% sedangkan kontrak tahap III hingga 15 November 2020 masih berlangsung.
Atas pengadaan bahan pokok yang semestinya berpedoman pada SELKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan covid-19 , menyatakan bahwa untuk pengadaan barang PPK meminta penyedia, menyiapkan bukti kewajaran harga barang dan angka 5 yang menyatakan bahwa untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran. PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
Berdasarkan data yang kami himpun diketahui laporan kewajaran harga yang telah diserahkan oleh penyedia atas pembayaran kontrak tahap I dan 2 yang telah selesai 100% belum dilakukan audit oleh APIP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sehingga pengadaan bahan pokok diduga tidak sesuai ketentuan.
Diketahui terdapat permasalahan berupa ketidaksesuaian antara nilai kontrak dengan nilai realisasi pembayaran pada bukti kewajaran harga pengadaan mie instan atas nama penyedia CV.GJ sebesar Rp.855.460.600,00.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, pembelian dan /atau pembayaran mie instan oleh penyedia CV GJ dari perusahan di bidang pangan/distributor sudah memperhitungkan biaya pengantaran ketempat penyimpanan bantuan bahan pokok yang disediakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara namun, pihak penyedia masih memperhitungkan kembali biaya buruh/transport dalam dokumen kewajaran harga.
Selisih atas biaya buruh/transport yang tidak dapat diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp.855.460.600,00. Diduga adanya potensi kecurangan dalam pengadaan bahan pokok makanan dapat terjadi.
Hal tersebut dikarenakan telah terjadi perbuatan melawan hukum yaitu PPK tidak meminta audit oleh aparatur pengawas intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memastikan kewajaran harga yang telah dibayarkan kepada penyedia.
Selain adanya kelebihan pembayaran paket pengadaan mie instan sebesar Rp.855.460.600,00 patut diduga pengadaan Bahan Pokok Makanan secara keseluruhan senilai Rp.57.913.901.550,00 berpotensi terjadi kekurangan volume atau mark up harga, hal itu disebabkan karena diduga Kepala Dinas Sosial tidak efektif dalam mengawasi dan mengendalikan tugas PPK yang menjadi tanggungjawabnya.
Serta PPK kurang cermat dalam melakukan pengendalian, pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.L, selain itu juga penyedia jasa diduga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak. – MI
